SAMOSIR, mediatransparancy.id – Pelaksanaan pekerjaan proyek Pengendalian Daya Rusak Sungai Pintu Bosi, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara kembali menuai polemik.

Pasalnya, hingga berakhirnya waktu pelaksanaan sesuai kontrak, proyek tersebut tidak selesai dikerjakan.

Alhasil, tudingan adanya persekongkolan antara kontraktor pelaksana, yakni PT Cinta Karya Membangun dengan PPK maupun Kepala BWS Sumut II semakin berhembus.

Tidak hanya molornya pelaksanaan kegiatan. Sumber terpercaya mediatransparancy.id menyampaikan, jika dalam pelaksanaan pekerjaan lapangan, PT Cinta Karya Membangun diduga menggunakan Pasir Gunung sebagai salah satu bahan material.

“Mereka (perusahaan pelksana-red) menggunakan Pasir Gunung sebagai salah satu bahan material,” ujar sumber tersebut kepada Mediatransparancy.id belum lama ini.

Dikatakannya, dugaan persekongkolan antara kontraktor, konsultan dan BWS Sumut II telah terjadi semenjak awal pelaksanaan proyek.

“Konsultan dan PPK mengetahui kontraktor menggunakan Pasir Gunung. Tau pembesian tidak benar, dan lain sebagainya, tapi yang ada justru dibiarkan,” terangnya.

Sementara itu, Kementerian PUPR melalui Humas Sumber Daya Air (SDA) minta Media atau LSM untuk membuat surat resmi untuk dilakukan ditindaklanjuti.

“Silahkan dibuatkan laporan resmi pak untuk kita tindaklanjuti,” kata Humas SDA Kementerian PUPR.

Sekjen LSM Gerakan Cinta Indonesia (Gracia), Hisar Sihotang yang dimintai komentarnya seputar pelaksanaan proyek tersebut berujar, pihaknya menduga ada permainan.

“Ada permainan pastinya antara pihak BWS, konsultan dan kontraktor,” katanya.

Disampaikannya, BWS Sumut II telah memberikan ruang kepada kontraktor pelaksana maupun konsultan untuk bekerja sesuka hatinya.

“Jelas terlihat dalam hal ini PPK tidak bekerja profesional, ditambah kontraktor dan konsultan terlihat seperti amatiran, sehingga hasilnya jelas terlihat seperti yang terjadi saat ini,” paparnya.

Agar penggunaan uang rakyat yang dialokasikan lewat Kementerian PUPR terealisasi dengan baik dan benar, Hisar meminta Menteri Basuki ambil tindakan.

“Kita minta Menteri Basuki segera copot PPK proyek tersebut. Kontraktor pelaksana maupun konsultan untuk dimasukkan daftar hitam,” tukasnya.